BUTON,SENTILNEWS.COM-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd,.M.Si memimpin Focus Group Discussion (FGD) implementasi pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Rabu 17 Juli 2024.
Turut hadir Asisten Pemerintahan Kesra dan Setda Kabupaten Buton, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPS kabupaten Buton, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton dan Para Camat Se-Kabupaten Buton.
Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin S.Pd,.M.Si menyampaikan bahwa diadakan FGD ini bertujuan untuk mencari informasi dan mendiskusikan permasalahan mengenai pendataan yang ada di Kabupaten Buton
"Karena di Kabupaten Buton ini, banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan, kita tindaklanjuti namun terhambat karena persoalan data. Saya harap dengan adanya FGD ini kita dapat mencari solusinya sehingga segala pengurusan yang ada di Kabupaten Buton ini berjalan dengan lancer," ucapnya.
Jenderal ASN Buton ini mengharapkan kepada OPD untuk tidak hanya berdiam diri mengenai kendala persoalan data dan juga mengeluarkan saran atau informasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan data yang ada di Kabupaten Buton juga inovasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton.
Kepala BPS Kabupaten Buton Zablin, SST., M.Si mengatakan Indonesia sejak bulan Maret 2024 telah mendaftarkan diri di organisasi ekonomi negara maju, salah satu menjadi tahapan menjadi anggota penuh dalam mengikuti aksesi dengan total komisi dipersiapkan sebanyak 26 komisi dan di antaranya yang termaksud dalam BPS itu yaitu komisi statistik dan pemanfaatan statistik.
Ia menyampaikan sebelum pertemuan ini, BPS Kabupaten Buton telah mengundang penanggungjawab data disetiap OPD. Dan saat itu sekitar 10 OPD yang diundang untuk melihat bagaimana proses pengumpulan data di masing-masing OPD.
Dari pertemuan tersebut kata Zablin ada dua kategori yakni data yang dihasilkan OPD dari hasil proses registrasi di OPDnya masing-masing dan juga pendataan yang dikumpulkan oleh OPD ke lapangan.
“Namun yang menjadi masalah yaitu di data yang harus OPDnya harus proaktif ke lapangan karena tidak ada kegiatan pendataan adapun ada pasti terbatas sehingga data yang ada hanya jumlah yang terdata saja,” katanya.
Dikatakannya, dengan adanya data ini seharusnya dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah bukan menambah pekerjaan dan harusnya data diperoleh dari proses yang sudah berjalan sehingga data tinggal ditertibkan setiap adanya perubahan data.
Ia berharap kedepan dengan informasi yang kita hasilkan hari ini dapat menjadi langkah awal kita dalam menyelesaikan segala program yang ada sehingga dapat membantu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buton.
Pada kesempatan ini juga, statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Moh. Amin S.E hadir menjelaskan Satu Data Indonesian ada yang bernama pembina data yakni BPS, wali data yakni Kominfo dan Koordinator Data yakni di Bappeda, dengan adanya 3 kategori tersebut menjadi cara satu data Indonesian ini dapat berjalan dengan baik.
Dikatakannya sebagai insan BPS yang menangani masalah data, dengan adanya forum seperti ini BPS sangat terbantu dalam hal meningkatkan literasi atau cakupan datayang kita miliki di wilayah Republik ini.
Ia berharap dengan ada pengembangan data di daerah ini bisa kita tanggulangi bersama karena dalam memulai suatu kegiatan harus memiliki suatu data sehingga ini merupakan langkah awal kita dalam pembangunan daerah khususnya daerah Kabupaten Buton.
FGD juga dilanjutkan dengan masukan dan kendala termasuk langkah konkrit yang dutarakan para kepala OPD Lingkup Pemkab Buton (Adm)