BUTON, SENTILNEWS.COM – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menggelar pelatihan penjamah makanan sebagai langkah awal peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Wakaka, Jumat, 9 Mei 2025.
Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali para relawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam pengelolaan makanan yang higienis dan sesuai standar kesehatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH. Kapolres Buton, AKBP Ali Rais Ndraha, perwakilan Koramil Pasarwajo, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Pasarwajo, perwakilan BPOM Baubau, serta seluruh karyawan SPPG Kabupaten Buton.
Perwakilan Kepala SPPG Kabupaten Buton, Kasim, S.Si., M.Han., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran Program MBG, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebutkan, Kabupaten Buton saat ini telah memiliki dua dapur aktif, masing-masing di Kelurahan Awainulu dan Kelurahan Saragi. Keduanya akan menjadi pelaksana awal program MBG.
Menurutnya, Kabupaten Buton akan menargetkan pembangunan 14 dapur guna menjangkau seluruh wilayah kabupaten Buton. Sasaran utama dari program ini adalah peserta didik dan non-peserta didik, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Untuk memaksimalkan program ini, Badan Gizi Nasional di daerah diminta berkolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengadaan bahan baku yang bersumber dari sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan BUMDes.
“Prinsipnya adalah, program ini harus memberdayakan petani lokal dan para pelaku UMKM setempat”pungkasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional ini, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, turut hadir. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG di Kabupaten Buton sangat bergantung pada sinergi semua pihak.
“Kita harus bersama-sama menyukseskan program ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Semua penyelenggara, khususnya di dapur Awainulu dan Saragi, harus benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang disajikan,” tegas Alvin.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bahan baku serta keterlibatan petani lokal dan UMKM dalam proses pengadaan pangan.
Program ini, kata Alvin, tidak hanya soal makan gratis, tetapi juga berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengurangi angka pengangguran. Dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar, MBG bisa menjadi peluang lapangan kerja baru, sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa karena program ini menjadi perhatian publik, maka seluruh pelaksana di lapangan harus menjaga integritas dan profesionalisme.
“Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan saja. Kita akan bantu bersama. Jangan sampai program ini gagal atau bahkan jadi viral karena kesalahan yang seharusnya bisa kita dicegah. Ini amanah besar, jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” tutupnya.