BUTON,SENTILNEWS.COM-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buton dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-22 Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton, Kamis (3/7/2025), menjadi panggung penting bagi Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., untuk menyampaikan capaian pembangunan sekaligus menegaskan arah kebijakan daerah ke depan.
Didampingi Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T., Bupati Alvin menyampaikan pidato resmi di hadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buton.
Dalam sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Umar Sihaji, S.H. dan di dampingi oleh wakil ketua I dan wakil ketua II itu berlangsung sangat khidmat di Gedung Aula Kantor DPRD Buton.
Dalam pidatonya, Alvin menegaskan bahwa momen HUT ini bukan sekadar seremoni, melainkan ajang refleksi kolektif atas perjalanan pembangunan daerah, sekaligus menyusun strategi yang relevan dengan dinamika nasional dan kebutuhan lokal.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton tercatat naik dari 3,03 persen di tahun 2023 menjadi 3,2 persen pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan dari 68,96 menjadi 69,72. Ini menandakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Selain itu, angka harapan hidup meningkat dari 70,36 menjadi 70,47, mencerminkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan dasar. Sementara itu, Gini Rasio sebagai indikator ketimpangan sosial naik tipis dari 0,318 menjadi 0,328. Bupati menyebut hal ini sebagai tanda kewaspadaan, namun masih dalam kategori wajar.
Menanggapi arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Alvin menyampaikan bahwa Pemkab Buton akan menyesuaikan fokus pembangunan pada penguatan belanja publik dan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan belanja akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.
“Belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, rapat yang berlebihan, hingga kegiatan seremonial tanpa dampak nyata akan dikurangi secara signifikan,” ujar Alvin.
Di sisi lain, reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas anggaran juga menjadi perhatian utama. “Setiap rupiah harus benar-benar berdampak dan bermanfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Buton atas perannya sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah. Ia berharap kolaborasi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat, terutama dalam menjaga arah pembangunan agar tetap responsif, transparan, dan berkeadilan.
“DPRD tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, tapi juga bagian dari upaya menghadirkan solusi konstruktif dalam menjawab tantangan pembangunan,” pungkasnya.