BUTON,SENTILNEWS.COM - Sejumlah kepala desa dari wilayah pesisir di Kabupaten Buton menandatangani ikrar bersama sebagai bentuk dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14 yang berfokus pada pelestarian kehidupan bawah laut. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025.
Agenda ini difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton, bekerja sama dengan RARE Indonesia, sebuah organisasi konservasi laut berbasis di Amerika Serikat yang telah lama beroperasi di Indonesia dan berfokus pada perlindungan ekosistem pesisir melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Kegiatannya ini digelar di tiga titik berbeda. Hari pertama, Selasa 29 Juli 2025, berlangsung di Desa Dongkala untuk kepala desa dari Kecamatan Pasarwajo dan Wabula. Lalu di hari kedua, Rabu 30 Juli, kegiatan pindah ke Desa Kumbewaha yang diikuti oleh para kades dari Wolowa, Siotapina, dan Lasalimu Selatan. Terakhir, Kamis 31 Juli, kegiatan ditutup di Desa Wambulu, melibatkan kepala desa dari wilayah Kapontori dan Lasalimu.
Penandatanganan ikrar ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan, sekaligus langkah awal menuju penguatan tata kelola sumber daya kelautan yang adil, inklusif, dan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Buton.
Senior Manager Kebijakan RARE Indonesia, Diana Chaidir, dalam sambutannya menegaskan bahwa laut bukan hanya soal sumber daya alam, tetapi juga soal kehidupan, budaya, dan keberlanjutan masa depan masyarakat pesisir. Menurutnya, Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Buton memiliki peran strategis dalam upaya mencapai TPB 14, karena sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor kelautan dan perikanan.
"Satu hal yang penting kita pahami bersama: laut adalah rumah, laut adalah dapur bagi banyak keluarga nelayan kita. Tapi saat ini, laut kita sedang menghadapi tekanan berat mulai dari perubahan iklim, overfishing, hingga pencemaran. Maka, melibatkan kepala desa sebagai pemimpin terdepan di desa pesisir adalah langkah yang sangat penting dan strategis," ujarnya di hadapan para Kepala Desa, Rabu (30/7/2025).
Diana menjelaskan bahwa RARE Indonesia mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadi mitra resmi dalam mendampingi 16 bupati/wali kota pesisir di Sulawesi Tenggara dalam pencapaian TPB 14. Ia menyebut Kabupaten Buton sebagai contoh daerah yang sudah bergerak lebih awal lewat program PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan) yang diinisiasi sejak 2019.
"Ketika banyak daerah baru mulai bicara konservasi, Buton sudah melangkah. Program PAAP di sini sudah dilegalkan oleh SK Gubernur, dikelola oleh masyarakat, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Ini bukan sekadar pelestarian sumber daya, tapi juga pelestarian cara hidup, pelestarian kedaulatan pangan di wilayah pesisir," terang Diana.
Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan nilai nilai konservasi dan keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan desa.
"Setiap kali desa menyusun RPJMD, kita harus bertanya: apakah keberlanjutan laut dan pesisir masuk dalam rencana itu? Apakah kita sudah memasukkan indikator SDGs dalam pembangunan desa? Karena kalau tidak kita masukkan hari ini, besok kita akan kehilangan banyak hal bukan hanya ikan, tapi juga identitas dan harapan masyarakat pesisir kita," tambahnya.
Diana menutup dengan ajakan untuk menjadikan ikrar ini bukan sebagai simbol semata, tetapi sebagai langkah awal untuk membangun tata kelola laut yang inklusif, adil, dan berbasis masyarakat.
"Saya percaya, kekuatan desa bukan hanya pada sumber daya yang dimiliki, tapi pada kepemimpinan dan kesadaran kolektif. Dan hari ini, kepala desa telah membuktikan itu. Semoga ini menjadi awal dari gerakan besar di seluruh pesisir Sulawesi Tenggara," pungkasnya.
Kepala DPMD Kabupaten Buton, Murtaba Muru, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai keterlibatan kepala desa sangat penting dalam menjaga wilayah pesisir, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
"Kegiatan ini luar biasa. Kami sangat mendukung upaya kolaboratif seperti ini. Desa bukan cuma soal pembangunan di darat, tapi juga menjaga laut sebagai sumber hidup. Harapannya, semangat ini bisa terus dijaga dan benar-benar bergerak di lapangan, bukan sekadar seremonial," ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Pemerintah Kabupaten Buton juga tengah mempersiapkan peluncuran Kemitraan Kepala Desa/Lurah Pesisir untuk TPB 14. Wadah ini diharapkan menjadi garda depan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan iklim di tingkat lokal. Ini melanjutkan kiprah Pemkab Buton yang sebelumnya sudah bergabung dalam Kemitraan Bupati/Wali Kota TPB 14 Provinsi Sulawesi Tenggara dan bahkan mewakili Indonesia di forum internasional Coastal 500.
Dari sisi teknis, pemateri dari Dinas Perikanan Buton menjelaskan bahwa berbagai inisiatif telah dijalankan, mulai dari pembentukan kawasan konservasi laut di Ombo Tai Sarano Liwu, penanaman mangrove, transplantasi karang, hingga pengawasan praktik destruktif fishing. Dinas juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui bantuan alat tangkap dan pelatihan olahan hasil laut.
Sejak program PAAP berjalan, enam kelompok pengelola berbasis masyarakat telah terbentuk dan sebagian telah mendapat pengesahan resmi dari Gubernur Sultra.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan ikrar oleh seluruh kepala desa peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga laut Buton tetap lestari dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.