BUTON,SENTILNEWS.COM-Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton periode 2024-2029 telah resmi di lantik pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Aula Kantor DPRD Buton.
Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 164 point ke (2) menyebutkan, Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Buton ialah Partai Golkar, dengan total perolehan kursi sebanyak Empat kursi.
“Untuk calon ketua DPR ini, sesuai dengan ketentuan partai, dari daerah kita telah mengusulkan 3 nama ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Yaitu Ibu Nurnia, Yuliadin dan Mara Rusli Sihaji,” Ucap Ketua Golkar Kabupaten Buton, La Bakry. Saat di temui di kediamannya, Senin (1/10/24).
Ia melanjutkan, dari 3 nama itu, DPP lah yang akan menentukan, tentu dengan kriteria dan ketentuan partai yang telah di tetapkan.
Pertama syarat syaratnya harus berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang sederajat, itu di utamakan dimana ia sudah harus bergelar sarjana dan punya ijazah starata 1 (S1) terlebih dahulu.
“Tentu ada Syarat lain, seperti punya pengalaman, punya prestasi, dedikasi, integritas, loyalitas dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu faktor dan kita sudah sampaikan itu semua di DPP,”tambahnya lagi.
Lebih jauh La Bakry menjelaskan, Ada juga yang bilang semua tergantung ketua DPP 2, tapi itu keliru, Memang ada pertimbangan perolehan suara namun itu bukan menjadi kriteria utama.
“Buktinya pada tahun 2019-2024 itu yang terpilih menjadi ketua DPR adalah Hariasi, padahal suara terbanyak itu adalah dermawan, harusnya kan dia, begitupun setelah Hariasi di PAW yang terpilih adalah ibu Nurnia padahal yang kami usulkan nama lain dengan pertimbangan kepentingan perimbangan politik di Kabupaten Buton,” terangnya lagi.
Artinya kami DPP 2 ini, tidak punya wewenang untuk menentukan siapa ketua DPR.
“ Intinya ketiga nama itu semua terbaik, sekarang tinggal DPP yang memutuskan, saat ini kita menunggu keputusan dari DPP,” Paparnya.
“Terlebih dahulu saya berpesan kepada seluruh teman teman yang baru saja di lantik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya, karena di DPR ini kan ada memang tata tertibnya, ketika tiga kali berturut turut tidak menghadiri undangan paripurna maka akan di kenakan sanksi, ada teguran dari ketua partainya,” kata Waode Nurnia, saat di temui di ruangannya usai acara pelantikan, Senin (1/10/24).
Pimpinan sementara DPR, yang juga Senator Golkar empat periode ini melanjutkan, manakala mereka sudah di lantik dan tidak menjalankan tugasnya maka itu adalah sebuah kendala untuk melakukan suatu keputusan.
Ketika di tanya siapa ketua DPR definitif?, ia mengatakan kita berdoa semoga di pemilihan ketua definitif nanti masih saya.
Ia menjelaskan kalau kita melihat aturan partai AD/ART Golkar, itu yang paling memenuhi syarat hanya saya.
“Pertama saya menjabat DPR dari tahun 2009-2014, kemudian 2014-2019, lalu 2019-2024 dan yang sekarang 2024-2029 dan saya terpilih sebagai DPR secara berturut turut tanpa jeda,” terangnya kepada media ini.
Kemudian di tahun 2015 saya pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR dan di periode berikutnya masa jabatan pa Hariasi di PAW saya terpilih menjadi ketua DPR.
“Jadi ketika misalkan ada ketua DPR definitf selain saya, apa ya?, mungkin sudah merusak tatanan AD/ART partai golkar,”Terangnya lagi.
Saya kira siapapun pimpinan pusatnya dia harus memahi hal itu.
Sementara anggota DPR terpilih partai Golkar, Mara Rusli Sihaji, mengatakan saat ini DPP pusat sedang mengkaji dan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi ketua definitif.
Semua persyaratan sudah kita serahkan, sayapun secara persyaratan sudah memenuhi, terutama Berpendidikan minimal (S1) atau sederajat sudah kita penuhi dan sudah clear, begitupun syarat syarat yang lain.
Jadi prinsipnya sekarang tinggal kita menunggu keputusan DPP.
“Kalau kemudian yang di putuskan adalah ibu Nurnia, maka saya dan Yuliadi harus menghormati keputusan itu, begitupun kalau Yuliadin yang terpilih maka ibu Nurnia dan saya harus menghormati keputusan itu, apalagi kalau saya yang terpilih maka Yuliadin dan ibu Nurnia harus hormat dan menghormati keputusan DPP,”ucap anggota DPRD Golkar 2 periode, Dapil 3 ini.
Ia menegaskan, itu baru namanya adil, jangan kalau keluar keputusan, baru tidak ada namanya kita marah marahan, tidak boleh begitu, sesama legislator golkar itu harus profesional, harus menghormati keputsan DPP.